Hiiii… Gedung DPRD Bakal Jadi ‘Bangunan Hantu’

256
MANGKRAK: Pemerintah mengaku tidak ada lagi anggaran untuk pembangunan gedung DPRD Bulungan di Km 9 sehingga pembangunannya tidak dapat dilanjutkan. (ISMAIL/RADAR KALTARA)

TANJUNG SELOR – Satu lagi bangunan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan bakal menjadi ‘bangunan hantu’ jika tidak dilanjutkan. Sejatinya, pembangunan gedung tersebut sudah dianggarkan melalui kontrak tahun jamak atau multiyears (MY) sejak 2013-2015 lalu sekira Rp 67 miliar.

Bangunan yang dimaksud yaitu gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan yang berlokasi di kilometer 9, Desa Bumi Rahayu, Tanjung Selor. Mengingat hingga kini nasib penyelesiannya bakal terkatung-katung.

Alasan klasik keterbatasan anggaran menjadi pertimbangun Pemkab Bulungan. Mengingat untuk menyelesaikannya tentu membutuhkan anggaran yang besar di tengah defisit anggaran yang sedang dialamai.

Bupati Bulungan H. Sudjati mengatakan, kendati hanya akan menyelesaikan pekerjaan lanjutan, tetapi prosesnya dipastikan tetap membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. “Anggaran yang ada tidak mencukupi karena kebutuhannya tetap besar,” jelas mantan Sekkab Bulungan ini saat dikonfirmasi Radar Kaltara (Radar Tarakan Group) melalui sambungan selulernya, Senin (16/1).

Ditanyakan terkait berapa angka yang dibutuhkan untuk melanjutkan bangunan tersebut sehingga nantinya bisa dimanfaatkan oleh 25 wakil rakyat yang ada saat ini. Dirinya belum dapat menyebutkan estimasi anggaran yang dibutuhkan.

Seperti diketahui pada tahun anggaran 2015 lalu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bulungan sebesar Rp 2,1 triliun, tahun 2016 hanya Rp 1,2 triliun atau menyusut hingga Rp 1 triliun, sedangkan tahun 2017 ini hanya Rp 1,1 triliun.

Kecilnya anggaran tersebut membuat Pemkab Bulungan tidak dapat menyelesaikan bangunan di atas lahan 4 hekatre (Ha) yang menelan APBD Bulungan Rp 67 miliar dengan kontrak Multiyears (MY) tersebut.

Disinggung kemungkinan dapat dianggarkan di APBD-Perubahan. Pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinaskertrans) Bulungan ini tidak berani memastikan. Sebab rentang waktu pelaksanaan APBD-Perubahan relatif singkat.

1
2
BAGIKAN
loading...