Hasil Rapat Pleno, Sepakat, Tak Ada Pilkades Ulang

57
FINAL: Rapat pleno yang dipimpin oleh Bupati Kutim, Ismunandar dan Wabup Kasmidi Bulang di Ruang Arau (16/1) kemarin sudah final dan mengikat. Sehingga tidak ada Pilkades ulang.(Dhedy/Radar Kutim)

BREAKER “Semuanya sudah menyetujui, tidak ada Pilkades ulang. Semua sudah oke dengan hasil yang ada saat ini,” Kasmidi Bulang Wakil Bupati Kutim”

Keputusan Rapat Pleno Bersifat Mengikat dan Tidak Bisa Diganggu

SANGATTA – Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 20 Desember 2017  terus berlanjut. Untuk menyudahi hal tersebut, pemerintah langsung mengambil alih. Salah satu jalan yang ditempuh ialah menggelar rapat pleno secara terbuka. Di ruang Arau perkantoran Bukit Pelangi (16/1) kemarin, Rapat Pleno Penentuan Hasil Pilkades digelar.

Pada kesempatan tersebut, langsung dihadiri oleh Bupati Kutim, Ismunandar dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang. Mengawali rapat pleno, Wabup Kasmidi membacakan ulang hasil Pilkades yang digelar di 77 desa tersebut. Secara berurutan, Wabup meminta kesepakatan kepada forum untuk meminta pendapat terkait hasil Pilkades di masing-masing desa. Dari awal hingga akhir pembacaan, semua peserta pleno mengaminkan hasil yang ada saat ini. “Semuanya sudah menyetujui, tidak ada Pilkades ulang. Semua sudah oke dengan hasil yang ada saat ini,” ujar Wabup Kasmidi.

Katanya, pleno yang digelar ini, bukan untuk menentukan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Akan tetapi, menguak semua tuntutan dengan peraturan yang ada. Baik mengacu pada Perbup maupun perundang-undangan. Sehingga, dirinya menepis jika pleno tersebut untuk menciptakan kebijakan baru dalam memutuskan permasalahan Pilkades serentak tersebut. “Jadi hasil hari ini adalah aturan. Bukan kebijakan bagi yang bermasalah,” katanya.

Hasil pleno ini juga, bukan sementara, namun bersifat mengikat. Sehingga, siapapun tidak dapat mengganggu gugat hasil yang disepakati bersama tersebut. Sebab setahunya, yang boleh digugat ialah masalah perhitungan, bukan permasalahan teknis. Karena jika teknis, itu merupakan tanggung jawab dari panitia. “Kalau memang yang digugat itu masalah perhitungan, baru bisa ditunda atau dibatalkan. Tetapi ini diluar dari itu. Makanya, hasil ini mengikat dan harus kita amankan,” katanya.

1
2
BAGIKAN
loading...