Hasil Kesepakatan, Masalah PIS Dikesampingkan, Dishub Fokus Parkir Liar 

37
PARKIR SEMBARANGAN: Banyak warga yang parkir sembarangan di sisi jalan, hal ini tak terlepas dari adanya petugas parkir liar yang menjamur. Dishub akan fokus menangani masalah keberadaan pungutan parkir liar di beberapa titik di Sangatta. (Dok /Radar Kutim)

SANGATTA – Dari hasil kesepakatan, permasalahan pungutan parkir di Pasar Induk Sangatta (PIS) untuk sementara dikesampingkan. Salah satu alasannya, karena pihaknya tengah membicarakan masalah aturan menganai parkir dalam pasar tersebut. Kemungkinan, pungutan dalam parkir tersebut akan dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup) terlebih dahulu. Setelah rampung, baru pungutan parkir PIS kembali dijalankan.

“Memang Perdanya sudah ada. Tetapi kami butuh turunan. Karena Perda masih membicarakan besaran pungutan saja. Seperti motor Rp 1000 dan mobil Rp 2 ribu. Sedangkan siapa yang mengelola, jika tidak bayar apa sanksinya dan lainnya tidak ada. Makanya diperlukan turunan untuk menjelaskan itu semua. Jadi masalah PIS ini kami kesampingkan dulu. Lagian, aktifitas pungutan juga sudah dihentikan,” ujar Kabid Darat Dinas Perhubungan, Failu.

Saat ini, pihaknya hanya fokus menyorot masalah parkir liar yang menggunakan jalan sebagai wadah parkir. Karena secara aturan jelas, penggunaan jalan sebagai tempat parkir sudah menyalahi aturan. Sebab, jalan merupakan fasilitas umum dan tentunya akan menyebabkan kemacetan. Tidak kalah penting, akan menciptakan kemacetan dan kecelakaan.

“Pasti kami akan pilah semuanya. Mana yang bisa digunakan tempat parkir dan mana yang tidak. Jika tidak pada tempatnya, maka kami akan tertibkan,” katanya.

Sedangkan di beberapa lokasi seperti tempat wisata, swalayan, bank, dan beberapa tempat lainnya juga turut menjadi perhatian serius bagi Dishub. Kesemuanya, akan dimasukkan dalam Perbup seperti halnya pungutan di PIS. Karena semua itu diperlukan aturan yang jelas sebelum dilakukan pungutan.

“Kami akan tetap bicarakan semuanya. Karena ini masih dalam tahap awal, kami belum bisa apa-apa. Kami juga masih mencari siapa yang lebih berhak untuk mengawal aturan itu. Kalau kami dipinta, kami akan lakukan,” ucap Failu

1
2
BAGIKAN
loading...