Tersangkut Pidana, WNA Bisa Diproses

91
PEKERJA ASING ILEGAL: Sejumlah pekerja asing asal China berbaris saat hendak didata oleh Direktorat Reskrim Umum (Ditreskrimum) Polda Kalbar, di kawasan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jungkat, Pontianak, Kalbar, Selasa (19/3). Sebanyak 78 pekerja asing asal China yang bekerja untuk proyek pembangunan PLTU 1 Kalbar ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Kalbar, karena diduga tidak memiliki ijin kerja resmi. FOTO ANTARA/Jessica Helena Wuysang/ed/nz/13.

BALIKPAPAN- Peran Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Kaltim sebatas pengawasan pada warga negara asing (WNA) di Balikpapan maupun Kaltim-Kaltara. Ketika ada pelanggaran hukum, Polri baru turun tangan.

“Pengawasan tetap berjalan, kewenangan tetap pada Imigrasi,” kata Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana. Namun, ketika orang asing tersebut melakukan pelanggaran pidana, baru kepolisian yang melakukan penanganan.

Sejumlah persyaratan pengurusan orang asing (lihat infografis), di antaranya ada Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD). SKLD adalah suatu bukti pelaporan dari orang asing tinggal terbatas atau tinggal tetap yang diberikan Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1994.

Hanya saja, UU tersebut sudah tak berlaku lagi. Kini, pengajuan permohonan serta persyaratan ke Kantor Imigrasi. “Namun, kalau ada yang hendak mengurus ke Polda, juga tidak masalah. Nantinya data akan kami teruskan ke Imigrasi,” tutur Ade.

Mantan Wakil Direktur Intelijen dan Keamanan (Wadir Intelkam) Polda Kaltim ini menjelaskan, dengan diberlakukannya UU No 6/ 2011 tentang keimigrasian pasal 13 dan 17 menghilangkan kewenangan Polri. Pengawasan administrasi tak tercantum dalam UU tersebut. Bahkan penyidikan pun secara tidak langsung menjadi kewenangan Imigrasi.

Namun, ketika melihat atau mengetahui ada aktivitas mencurigakan dilakukan orang asing, bisa segera menginformasikan. Dia juga mengimbau pihak yang mendatangkan orang asing, wajib melalui aturan administrasi. “Bisa Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja,” ungkapnya.

Saat ada warga negara asing berbuat pidana di Indonesia dapat dituntut berdasarkan hukum Indonesia. Jika terbukti bersalah, dapat dikenai hukum pidana. Seperti kasus menimpa inisial G warga negara asing asal Selandia Baru, pada Oktober 2016 lalu. Dia ditangkap anggota Satreskoba Polres Balikpapan di kawasan Perumahan Palm Hills, Balikpapan Selatan atas kepemilikan 29,8 gram sabu. (aim/rsh/k15)

1
2
BAGIKAN
loading...