Kado Pahit di Tahun Baru

430
Nurul Inayah, SEI

Oleh: Nurul Inayah, SEI (Tenaga Kontrak Kemenag Kota Bontang)

Belum genap seminggu menjalani tahun 2017, Indonesia mengalami banyak ‘peningkatan.’ Hanya saja yang meningkat adalah harga-harga. Pemerintah sudah menerapkan tiga kenaikan harga yang besarannya 2 hingga 3 kali lipat dari harga sebelumnya. Mulai dari kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), pengurusan STNK/BPKB, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai harga cabe pun meningkat.

Kebijakan ini seperti kado tahun baru yang terasa pahit dan menyakitkan bagi penduduk Indonesia. Apalagi dari kalangan yang berpenghasilan pas-pasan. Otomatis, akan mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang dan bertambahnya jumlah pengangguran. Karena industri rumahan sudah tidak sanggup membayar pekerjanya.

Dari kenaikan harga-harga yang hampir bersamaan dan dengan besaran cukup tinggi, seolah, negara seperti terkesan mengejar setoran duit sebanyak-banyaknya sampai akhirnya harus memungut dana recehan dari rakyat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat menyusun APBN 2017 menyatakan bahwa, keuangan negara sedang sakit, bahkan untuk membayar bunga utang saja, harus mengutang lagi.

Pertanyaan yang muncul, kemanakah dana utang kita yang bertambah lebih 1.000 triliun rupiah selama dua tahun pemerintahan Jokowi ini? Bukankah dalam ilmu ekonomi yang paling sederhana, keuntungan dari uang utang itulah yang digunakan untuk membayar cicilan utang tersebut beserta bunganya. Lalu, kemana dana Tax Amnesty yang digembar-gemborkan sudah mencapai lebih 1.000 triliun rupiah? Dan, kemana juga keuntungan dari kenaikan harga BBM saat diberlakukan sejak awal pemerintahan Jokowi berkuasa. Bukankah seharusnya sekarang kita sudah punya modal yang cukup banyak untuk digunakan sebagai anggaran pembangunan?

Namun yang terjadi malah sebaliknya. Ada pemotongan DAU/DAK dihampir seluruh APBN provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Dan kebijakan pemotongan anggaran ini baru sekali ini sepanjang sejarah republik ini berdiri.

1
2
3
BAGIKAN
loading...