Jika Ada Peminta Sumbangan Tak Berizin, “Segera Laporkan ke Dinas”

94
Abdu Safa Muha.((Dok Bontang Post))

BONTANG – Keberadaan para peminta sumbangan dana pembangunan tempat ibadah yang datang dari rumah ke rumah meresahkan warga Bontang. Hal ini terungkap dalam kegiatan sosialisasi kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) yang digelar Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) Bontang di Auditorium Gedung Wali Kota lama, Rabu (28/12) kemarin.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Api-Api Suharto yang hadir dalam sosialisasi ini mengatakan, para peminta sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah atau sarana pendidikan kerap mendatangi kediaman warga. Kedatangan para peminta sumbangan ini dipertanyakan warga khususnya terkait izin kegiatan yang dilakukan.

“Khususnya untuk para peminta sumbangan yang tidak memiliki izin. Tentu kami mempertanyakan apa benar sumbangan yang dikumpulkan tersebut memang disalurkan untuk pembangunan masjid atau pondok pesantren, seperti yang dikatakan,” ujar Suharto.

Apalagi sarana ibadah maupun pendidikan yang diklaim dibantu dengan sumbangan tersebut, berada di tempat yang jauh yang kebanyakan berada di luar Bontang. Sehingga sulit untuk dicari tahu kebenarannya. Karena itu dia mempertanyakan bagaimana tindakan dari Dissosnaker Bontang dalam menertibkan para peminta sumbangan secara door to door yang dinilai meresahkan warga tersebut.

Menanggapi pertanyaan ini, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) Bontang Abdu Safa Muha mengatakan, setiap kegiatan pengumpulan dana kepada masyarakat mesti memiliki izin pejabat yang berwenang di wilayah tersebut. Ini sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Untuk di Bontang, perizinannya melalui Dissosnaker Bontang.

“Karena itu, setiap kegiatan pengumpulan dana yang tidak memiliki izin dari Dissosnaker, maka kegiatan itu ilegal dan bisa ditertibkan,” kata Safa Muha.

Untuk itu dia meminta masyarakat melaporkan kepada Dissosnaker Bontang, bila menemukan kegiatan pengumpulan dana yang belum memiliki izin. Dari situ akan dilakukan penertiban oleh petugas Dissosnaker dan Satpol PP. Warga juga bisa melaporkan ke Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) karena permintaan sumbangan tanpa izin bisa dikategorikan sebagai pungli.

1
2
BAGIKAN
loading...