TKA Ilegal Asal Tiongkok Makin Marak

71
PEKERJA ASING ILEGAL: Sejumlah pekerja asing asal China berbaris saat hendak didata oleh Direktorat Reskrim Umum (Ditreskrimum) Polda Kalbar, di kawasan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jungkat, Pontianak, Kalbar, Selasa (19/3). Sebanyak 78 pekerja asing asal China yang bekerja untuk proyek pembangunan PLTU 1 Kalbar ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Kalbar, karena diduga tidak memiliki ijin kerja resmi. FOTO ANTARA/Jessica Helena Wuysang/ed/nz/13.

Desak Pecat Menaker

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk memecat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri dan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie. Pasalnya, keduanya dianggap gagal mengawasi masuknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok. Sementara, Komisi III DPR RI justru akan ‘soundingkan’ hal tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yassona H Laoly.

“Sudah segera copot saja Menteri Tenaga Kerja dan Dirjen Imigrasi jangan sampai akibat ketidak becusan mereka mengurus dan menjalankan tugas mereka yang meyebabkan masuknya ratusan ribu WNA illegal yang berniaga dan bekerja di Indonesia,” ungkap Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra kepada wartawan, kemarin.

Arief menduga, ada oknum di Kemenkertrans dan Dirjen Imigrasi yang berperan dalam memfasilitasi TKA ilegal itu masuk ke Indonesia. Dua institusi itu, telah dijadikan ladang bisnis untuk sebagai jalan masuk TKA ilegal.

“Sangat bohong sekali kalau masuknya TKA ilegal dan WNA ilegal asal China tidak melibatkan petinggi-petinggi di Keimigrasian dan Departemen Tenaga Kerja. Pasti ada praktik mafia besar yang bekerja memasukan TKA dan WNA ilegal di kedua jajaran pemerintahan tersebut,” paparnya.

Besarnya jumlah tenaga kerja asing ilegal itu, sambung Arief, membuat Indonesia mengalami kerugian. Dia menuturkan, kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas TKA ilegal itu semisal berkurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat hingga menurunnya pendapatan pengusaha domestik.

“Kerugian tersebut di antaranya hilangnya kesempatan masyarakat Indonesia dalam memasuki lapangan kerja diberbagai sektor baik informal dan formal, serta menurunnya pendapatan para pemilik usaha di sektor niaga di pertokoan pertokoan sebab banyak WNA secara ilegal melakukan aktivitas perniagaan di pasar-pasar dan pertokoan,” jelas dia.

loading...