oleh

Bus Pemkab Dipakai Kampanye?  Bawaslu Sebut Langgar Undang-Undang Pilkada 

SAMARINDA – Sebagian masyarakat Kaltim sedang dihebohkan dengan dugaan penggunaan bus milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Untuk memobilisasi massa dalam kampanye pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim nomor urut 3, Isran Noor-Hadi Mulyadi.

Kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 yang melibatkan penggunaan aset negara tersebut dilaksanakan di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kukar, pada Sabtu (9/6) lalu. Diduga, bus yang digunakan untuk mengantar para peserta kampanye paslon nomor urut 3 merupakan kepunyaan Pemkab Kukar.

Meski begitu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kukar, Muhammad Rahman mengaku belum mendapat laporan dari masyarakat terkait penggunaan aset negara tersebut. “Tetapi yang pasti penggunaan aset negara untuk kampanye pilgub itu tidak dibenarkan. Kami akan menelusuri kejadian itu,” ucap Rahman.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim, Hari Dermanto mengatakan, penggunaan aset negara untuk kepentingan kampanye paslon tertentu di Pilgub Kaltim 2018 telah melanggar undang-undang yang berlaku. Tepatnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Kalau memang benar bus yang digunakan untuk kampanye merupakan fasilitas negara, maka itu sudah masuk dalam ranah penyalahgunaan aset negara,” sebut Hari.

Hal senada ditegaskan pengamat hukum dan politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah. Pria yang karib disapa Castro itu menuturkan, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye telah melanggar pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 10/2016.

“Sedangkan sanksinya dapat dikenakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 187 ayat 3. Denda paling sedikit Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 1 juta. Kemudian pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan,” ujarnya.

Bagikan berita ini!
  • 2
    Shares

Komentar