oleh

Bontang Inisiasi Perjuangan Keadilan DBH

BALIKPAPAN – Sebanyak 11 kepala daerah kabupaten/kota pengolah minyak dan gas (migas) bumi berkumpul di Balikpapan, Kamis (12/4) kemarin. Diinisiasi Pemkot Bontang, mereka berjuang meminta agar daerah masing-masing bisa mendapatkan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih besar.

Tragedi putusnya pipa minyak Pertamina yang melintang di Teluk Balikpapan menjadi latar belakang pertemuan ini. Pasalnya, tragedi itu seakan alarm khusus bagi daerah pengolah migas. Sekaligus membangkitkan semangat untuk mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

“Sejak Indonesia merdeka, daerah pengolah tidak pernah mendapat perhatian khusus. Padahal kami yang berhadapan dengan bencana,”  kata Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, membuka Diskusi Panel Daerah Pengolah Minyak dan Gas Bumi, di Hotel Grand Tjokro, Balikpapan.

Istri Sofyan Hasdam itu mengungkapkan, perjuangan untuk memperoleh dana bagi bagi hasil (DBH) sudah dilakukan sejak 2004. Ketika Bontang masih dipimpin sang suami, yang juga dijuluki Bapak Pembangunan Bontang tersebut.

Neni yang mendapat dukungan dari Ketua DPRD Bontang Nursalam berikut jajarannya mengatakan, nomenklatur agar daerah pengolah migas mendapat jatah sudah dimasukkan dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004. Bahkan revisi tersebut masuk dalam 15 program legislasi nasional (prolegnas).

“Dulu waktu masih di Baleg (Badan Legislasi, Red.) DPR sudah bisa masuk dalam prolegnas. Tapi sekarang sudah mau habis periode DPR, pembahasannya tidak kunjung selesai. Jadi kita harus sama-sama berjuang,” terangnya.

Diketahui, terdapat 11 kabupaten/kota di Indonesia yang mengolah migas. Yakni Bontang, Balikpapan, Tarakan, Prabumulih, Blitar, Blora, Palembang, Cilacap, Sorong, Dumai, dan Lhokseumawe. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat membentuk Forum Daerah Pengolah Migas (FDPM).

Ditegaskan Neni, daerah pengolah memiliki andil besar dalam menaikkan harga migas. Jika di mulut tambang hasil migas ini misalnya dihargai USD 1, maka setelah diolah harganya mencapai USD 7. “Ada peningkatan (harga). Tapi tidak satupun dari 101 pasal yang menyinggung daerah pengolah. Beruntung sekarang sudah dimasukkan Kemenkeu (Kementerian Keuangan, Red.),” terangnya.