oleh

Mahasiswa dan Dewan Satu Suara Tolak Revisi UU MD3 dan RKUHP 

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim akhirnya sepakat menolak revisi Undang-Undangn (UU) Nomor 17 tahun 2014 tentang DPR, DPRD, dan DPD serta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sikap itu diambil wakil rakyat di Karang Paci menyusul desakan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pejuang Demokrasi (GMPD) Kaltim.

Sejumlah pasal yang ditolak mahasiswa antara lain pasal 122 K yang berbunyi  Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok lain, atau badan hukum yang merendahkan DPR dan anggota DPR.

Selain itu, mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap pasal 224 ayat 1 yang redaksinya berbunyi setiap DPR memiliki hak imunitas. Anggota DPR tidak dapat dituntut  di depan pengadilan karena pernyataan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Pasal berikutnya yang ditolak mahasiswa yakni pasal 245 yang berbunyi DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

TERIMA TUNTUTAN: DPRD Kaltim akhirnya menerima tuntutan Gerakan Mahasiswa Pejuang Demokrasi Kaltim yang menolak pengesahan Undang-Undang MD3 dan RKUHP.(MUBIN/METRO SAMARINDA)

“Kami juga menolak pasal 15, 84, dan 260 yang menambah kursi pimpinan MPR yang sebelumnya lima orang, tujuh orang pimpinan DPR, dan tiga orang pimpinan DPD. Di sejumlah pasal itu menyatakan penambahan pimpinan MPR jadi lima orang, pimpinan DPR delapan orang, dan pimpinan DPD empat orang,”  kata Bayu Adnan, salah seorang pimpinan mahasiswa, Senin (12/3) kemarin.

Bagikan berita ini!