oleh

Koalisi Kekuasaan dan Ideologis 

Oleh: Ufqil Mubin (Wartawan Metro Samarinda)

SEPERTINYA, mimpi sebagian orang yang ingin menjadikan demokrasi Indonesia layaknya di Amerika Serikat (AS) masih jadi angan panjang. Sejatinya, demokrasi hanya mengakomodir dua kekuatan besar partai politik (parpol) yang akan berlaga dalam pemilihan umum. Satu partai sebagai kekuatan oposisi, lainnya sebagai partai pendukung pemerintah.

Nyatanya, verifikasi faktual parpol telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap 12 parpol. Wajah lama parpol yang berlaga pada 2014 seperti Partai Golkar, PKS, Nasdem, PDIP, PPP, Demokrat, PKB, Hanura, PBB, Gerindra, PAN, serta PKPI masih memenuhi panggung politik pada 2019 mendatang.

“Dengan banyaknya parpol seperti ini, kita sangat khawatir dengan politik nasional. Salah satu imbasnya tidak ada partai yang dominan. Setiap partai yang ingin berkuasa harus berkoalisi,” ungkap pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda,  Budiman, Kamis (8/2) lalu.

Jumlah partai yang tidak dibatasi ini akan berimbas pada pertarungan di eksekutif dan legislatif. Arah partai tidak bisa dibaca dengan jelas, baik koalisi pemerintah maupun oposisi. Akibatnya, stabilitas nasional akan dipertaruhkan.

“Kita tengok di 2014, koalisi pemerintah yang menang di di pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetapi yang menjadi pimpinan legislatif malah dari koalisi oposisi. PDIP pemenang pemilu, tetapi tidak menjadi ketua DPR. Harus dipilih, akhirnya yang memimpin dari oposisi,” ungkapnya.

Partai pemerintah yang harusnya memimpin legislatif akhirnya mesti banyak merelakan terhambatnya kebijakan-kebijakan yang diambil presiden. Karena hampir sebagian besar kebijakan nasional harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan DPR. Legislatif yang dipimpin partai oposisi secara pelan menggerogoti kebijakan-kebijakan strategis nasional yang seharusnya segera diambil. Padahal kebijakan itu sangat penting untuk pembangunan bangsa.

Bagikan berita ini!