oleh

Mahasiswa Bisa Dirugikan

PROSES penggabungan Akper Pemprov dengan Unmul Samarinda sampai di DPRD Kaltim. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim dalam hal ini meminta bantuan kepada Komisi IV DPRD Kaltim terkait percepatan peralihan tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub mengatakan, permasalahan ini sejatinya tidak akan terjadi apabila dari awal pemprov serius dalam melakukan sertifikasi lahan-lahan yang dimiliki. Karena selain lahan Akper, kasus sejenis juga terjadi pada lahan-lahan milik pemprov lainnya.

“Dari sini kan tergambar bahwa pemprov baru melengkapi dokumen-dokumennya ketika sudah terjepit. Itu kan prosesnya sebetulnya sudah lama, kenapa tidak diurus dan diajukan proses? Pertama soal sertifikasi lahannya,” kata Rusman kepada Metro Samarinda usai hearing Komisi IV dengan Akper, Dinas Kesehatan, dan Biro Perlengkapan Pemprov Kaltim.

Namun dia memaklumi masih banyaknya lahan milik pemprov yang belum disertifikasi. Karena pekerjaan biro perlengkapan untuk mensertifikasi aset-aset pemerintah terasa berat apabila tidak ada alokasi anggarannya.

Politisi PPP ini mengkritisi proses peralihan yang hingga kini belum selesai. Karena proses peralihan ini sebenarnya tidak berlangsung tiba-tiba. Bila menuruti amanah undang-undang, semestinya peralihan sudah selesai di 2016. “Tapi yang kami lihat, pemprov baru kalang kabut di Desember,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Komisi IV berencana membuatkan rekomendasi dari DPRD. Hal ini mengingat keberadaan Akper memiliki kepentingan terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) Kaltim. Apalagi permasalahan ini bersifat spesifik. Yang terpenting lahan tersebut berstatus clean & clear secara hukum.

“Sehingga administrasi dan proses persetujuan asetnya itu tidak perlu melalui mekanisme pansus (panitia khusus), cukup rekomendasi. Yaitu rekomendasi komisi terkait dalam hal ini Komisi IV, untuk kemudian diparipurnakan di DPRD sebagai persetujuan pengalihan aset,” jelas Rusman.

Bagikan berita ini!