Terkait PNS dan Honorer yang Dilimpah ke Provinsi, Disdik Terus Lakukan Koordinasi 

88
ILUSTRASI

SANGATTA – Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur (Disdik Kutim) terus meningkatkan koordinasi terkait nasib Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer atau Tenaga Kontrak Kerja Daerah (TK2D) yang dilimpah ke Provinsi Kaltim. Sebab, sesuai surat edaran Gubernur Kaltim terhitung awal 2017 proses penggajian akan diambil alih provinsi. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk tenaga yang berstatus PNS. Sementara TK2D masih ditanggung Pemkab Kutim.

“Saya sudah buat telaahan staf ke bupati untuk menanggulangi masalah itu. Sekarang keputusannya tinggal di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” ucap Kepala Disdik Kutim Achmadi Baharuddin, baru-baru ini.

Dia mengakui, pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan TAPD agar mempercepat proses penganggaran tersebut. Sebab, jangan sampai akibat masalah tersebut menimbulkan gejolak.

“Suka tidak suka pemerintah harus menganggarkan dana itu. Cuma masalahnya anggarannya ada atau tidak. Tapi yang jelas tetap dibayarkan,” sebutnya.

Disinggung terkait dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), Achmadi mangatakan, juga tetap akan dibayarkan seperti tahun sebelumnya. Namun terkait pencairannya akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

“Kalau pungutan di sekolah kami akan antisipasi jangan sampai terjadi. Makanya untuk Bosda tetap dianggarkan. Minimal satu atau dua bulan untuk awal tahun,” kata Achmadi.

Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Irawansyah juga memastikan Pemkab Kutim akan mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) khusus guru honorer yang mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA). Menyikapi adanya surat edaran dari Gubernur Kaltim per tanggal 15 Desember 2016 dengan perihal pengalokasian anggaran urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan.

Namun dirinya belum bisa menyebutkan berapa nilai alokasi anggaran tersebut, karena masih menunggu hasil inventarisasi jumlah tenaga guru SMA dan SMK di Kutim yang berstatus honorer, yang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (aj)

1
2
BAGIKAN