Soal Dana BOS, Disdik Akan Konsultasi

207
Ilustrasi

BONTANG – Dinas Pendidikan (Disdik) Bontang masih akan melakukan konsultasi terkait penganggaran penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Berkualitas (BOSTK) untuk SMA/SMK di Bontang. Pasalnya, kewenangan SMA dan SMK sudah diambil alih oleh Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga, perlu konsultasi ke Inspektorat Daerah karena jangan sampai penganggaran tersebut menyalahi aturan.

Kadisdik Bontang Akhmad Suharto didampingi Sekretaris Disdik Bontang, Anwar Sanusi mengatakan bahwa mulai tahun 2017 ini, SMA dan SMK diambil alih provinsi.

Di tahun 2016 lalu, SMA dan SMK mendapat dana BOS dari 3 sumber yakni BOS Nasional (dari pemerintah pusat) BOSDA (dari Pemprov Kaltim) dan BOSTK dari kabupaten kota. “Nah tahun ini, BOSDA dari provinsi ini dihilangkan, dan provinsi menyurati agar daerah menganggarkan dana BOS untuk SMA dan SMK,” jelasnya saat ditemui di ruangannya, Rabu (18/1) kemarin.

Namun, karena sebelumnya semua urusan SMA dan SMK diambil alih provinsi, maka Bontang pun tidak menganggarkan. Kalau pun tetap harus dianggarkan, Suharto menyebut hanya mampu separuhnya saja dari penganggaran tahun lalu. “Hanya sekira 60 persen saja, jadi masih kurang 40 persen lagi,” ujarnya.

Terkait dana BOSTK pun, dirinya menyatakan masih belum ada kejelasan.

Pasalnya, karena semua urusan SMA dan SMK ada di provinsi, pihaknya khawatir penganggaran ini akan berbenturan dengan aturan. “Makanya terkait hal ini, kami harus konsultasikan dengan Inspektorat Daerah dan bagian Hukum, agar jangan sampai ini nantinya jadi temuan BPK,” ungkapnya.

Disinggung mengenai pungutan SPP ke siswa-siswa SMA dan SMK, Suharto mengaku jika memang ada SMA atau SMK yang menarik biaya bukan menjadi kewenangannya lagi. Karena itu merupakan urusan masing-masing sekolah dengan provinsi. Sehingga, izinnya pun harus ke provinsi. “Tapi kami tak mau mengomentari yang bukan kewenangan kami,” tukasnya.

1
2
BAGIKAN