PR Besar Diskominfo

64
Corner Kick 82: Guntur Marchista Sunan Redaktur Pelaksana Bontang Post

Hoax. Kata ini menjadi tren saat ini. Jika diartikan ke bahasa Indonesia, artinya tipuan atau bohong.

***

Di era digital, demokrasi seolah telah berpindah ruang. Jika dulu hanya di ranah publik, kini merambah online. Karena aksesnya mudah, masyarakat pun dapat menyuarakan pendapatnya dengan sebebas-bebasnya via dunia maya.

Media mainstream yang bergerak di bawah Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dibuat tak berdaya. Banyak yang memilih menyuarakan pendapatnya di media sosial (medsos) karena tidak adanya “remnya”. Berbeda dengan media resmi yang masih berpedoman dengan UU dan kode etik.

Celakanya, tidak sedikit masyarakat yang justru memakan mentah-mentah informasi di dunia maya, tanpa mengecek kebenarannya. Tak jarang, ketika mengedepankan kebebasan berpendapat, justru banyak yang tersandung pada masalah hukum. Mulai dari pencemaran nama baik, penodaan agama, ancaman, hingga ujaran kebencian.

Sampai-sampai, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo berang. “Fitnah, ujaran kebencian dan kata-kata kasar di media sosial semakin meresahkan masyarakat. Perlu penegakkan hukum yang tegas dan keras,” cuit Jokowi–sapaan akrabnya–di akun Twitter-nya, @jokowi, akhir Desember 2016 lalu.

Ketidaksabaran Jokowi terhadap kejahatan siber mendorongnya membuat rapat terbatas dengan jajaran kabinetnya. Menurut Jokowi, keterpaparan masyarakat terhadap berita hoax tanpa sumber jelas, judul provokatif, mengandung fitnah, pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian, berada di tingkat darurat. Sehingga, perlu ditindak tegas.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mencengangkan. Penyebaran berita hoax di dunia maya tak terkendali. Tercatat, ada hampir 800 ribu situs yang menyebarkan berita bohong. Sementara data komunitas Masyarakat Indonesia Anti-Hoax, setiap hari bisa menemukan 30 informasi bohong di medsos.

Berita hoax tersebar cepat karena penggunaan internet di Indonesia yang tinggi. Pengguna 2016, mencapai 132 juta orang. Data itu dirilis Asosiasi Penyelengara Jasa Internet Indonesia (APJII).

1
2
3
4
BAGIKAN