Kebijakan dan Penderitaan

88
Catatan: Dhedy/Wartawan Radar Kutim

Pada tahun 2017 ini merupakan mimpi terburuk bagi seluruh rakyat kecil yang tersebar di Indonesia tidak terkecuali di Kutai Timur. Pasalnya, pemerintahan yang mengaku pemimpin orang kecil tersebut tengah memberikan kado terpanas bagi rakyatnya. Yakni, naiknya beberapa kebutuhan utama masyarakat.

Pada awal tahun, masyarakat langsung dikejutkan dengan naiknya tarif pajak kendaraan baik roda dua, empat dan lebih. Mulai dari penerbitan dan pengesahan STNK, STCK, TNKB, BPKB, Mutasi hingga NRKB. Kenaikan ini diklaim bukan tarif pajak, akan tetapi  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Apapun namanya, yang jelas kebijakan tersebut menambah beban semua masyarakat.

Mengapa tidak, kenaikan pajak tersebut diluar batas nalar berfikir orang normal. Tidak 20 atau 50 persen, akan tetapi 100 hingga 300 persen. Tidak diketahui pasti kenaikan tarif pajak selangit tersebut. Tetapi menurut klaim, salah satu alasan utama naiknya tarif pajak untuk menambah pendapatan Negara. Yang diketahui saat ini, Negara tengah berada diambang kehancuran. Mulai dari belitan utang yang mendunia, hingga diterpa badai krisis keungan yang berkepanjangan.

Belum kering tetesan darah yang mengaliri dikedua mata, rakyat kembali ditampar dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak. Tidak hanya satu, akan tetapi dibarengi dengan ancaman naiknya Tarif Dasar Listrik. Terparah, cobaan lainnya yakni tinggi harga lombok dipasaran juga turut menyumbang rakyat tambah sengsara. Hingga detik ini, harga lombok di Pedagang Kaki Lima, masih mencapai 150 ribu rupiah. Tak satupun yang bersyukur atas kenaikan ini. Akan tetapi semua memaki.

Permainan apa yang coba ditayangkan oleh penguasa. Sampai-sampai tega merampas hak dan kesenangan rakyat ditahun baru ini. Seharusnya masih bergembira dan menikmati masa hijrah, dan melupakan kejahiliaan di tahun 2016 lalu, tetapi malah dicekoki racun kesengsaraan. Jika demikian adanya, rakyat yang lemah ini tidak dapat berbuat banyak. Hanya pasrah dengan takdir buatan sang elit politik.

1
2
BAGIKAN