Pemkot Pilih Pangkas Gaji , Non PNS Hanya Digaji Berkisar Rp 1 Juta

708
Ilustrasi

BONTANG – Pemkot tak akan mengambil kebijakan memutus kontrak atau merumahkan Pegawai Non PNS/honorer. Namun imbasnya, pegawai honorer harus rela gajinya dipangkas.

Berdasarkan hasil kajian, jumlah honorer jauh melebihi jumlah kebutuhan saat ini. Dari hasil analisis beban kerja, Pemkot hanya membutuhkan pegawai honorer sebanyak 801 orang. Faktanya, saat ini jumlah honorer mencapai 1.548 orang.

Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang yang terjun bebas ke angka Rp 865 miliar, membuat Pemkot harus memangkas biaya belanja pegawai. Hasilnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunda perpanjangan kontrak kerja sejumlah pegawai Non PNS sejak 1 Januari 2017, jumlahnya sekira 747 orang.

Akan tetapi, 747 honorer yang dirumahkan tersebut dipastikan akan kembali bekerja. Hal ini disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Rabu (11/1) kemarin. Dia memaparkan menggelar pertemuan dengan tim kajian dan kepala SKPD. Di dalam rapat itu, Neni menyampaikan menerima hasil kajian yang menyatakan Bontang kelebihan honorer.

“Dari hasil kajian memang jumlah honorer kita tidak sesuai dengan kebutuhan. Sesuai analisis beban kerja yang dibutuhkan hanya 801 honorer,” ujar Neni.

Dia menyampaikan rapat pembahasan nasib honorer memang cukup alot. Akan tetapi, dia memutuskan tak akan merumahkan pegawai. “Memang harusnya yang 747 itu dirumahkan, jika melihat kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Cuma saya tidak tega,” katanya.

Dia menekankan kebijakan ini lebih dari sisi kemanusiaan. “Mereka ada yang sudah punya anak, istri, oleh karena itu kami akomodir. Tetapi kalau malas-malas nanti ada yang menilai, karena konteksnya bukan wali kota lagi, tetapi masing-masing kepala SKPD,” tuturnya.

Konsekuensi dari kebijakan itu, kata Neni, gaji honorer akan disesuaikan dengan APBD Bontang yang terus merosot dari proyeksi sebelumnya. Dijelaskan Neni, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat untuk daerah ini trend-nya terus menurun. Dari awal pendapatan DBH diproyeksikan sekira Rp 500 miliar dalam setahun, kali ini hanya Rp 257 miliar dalam setahun. “Jadi memang tidak ada uangnya,” jelas Neni saat ditemui usai menggelar rapat tertutup di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.