Sudah 7 Kali Dimediasi Komisi I, Kelompok Tani Kanaan Bakal Tempuh Jalur Hukum

88
TINJAU TAPAL BATAS: Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris meninjau langsung lokasi tapal batas yang disengketakan antara Kelompok Tani Situru dengan Badak LNG.(Muhammad Zulfikar/Bontang Post)

 

Kelompok Tani Kanaan Sengketa Tanah dengan Badak LNG

BONTANG – Seluruh anggota Komisi I DPRD Bontang, kemarin (10/1) melakukan kunjungan lapangan ke Kelurahan Kanaan. Kali ini, rombongan yang dipimpin langsung ketua Komisi I, Agus Haris kembali melakukan mediasi antara Kelompok Tani Situru dengan Badak LNG terkait sengketa lahan yang melibatkan kedua belah pihak.

Mewakili Komisi I, Bilher Hutahaean menyebut mediasi yang dilakukan ini merupakan yang ketujuh kalinya. “Kejadian ini sudah sejak 2015 lalu, dari kelompok tani yang bersurat kepada kami untuk dibantu penyelesaiannya,” ujar Bilher usai mediasi.

Menurutnya, peran DPRD kali ini hanya sebagai mediator kedua belah pihak. Beberapa kali, mediasi dilakukan di gedung dewan dan mempertemukan kedua pihak yang berseteru. Namun, dua pertemuan terakhir pihaknya melakukan tinjauan lapangan untuk melihat langsung tapal batas yang diklaim, baik oleh pihak kelompok tani maupun Badak LNG.

Bilher berharap, baik kelompok tani maupun Badak LNG mampu menemukan titik temu dan solusi terkait permasalahan tanah. “Beberapa bulan lalu sudah dilakukan peninjauan dari sisi kelompok taninya. Kali ini peninjauan dari sisi Badak LNG,” katanya.

Sementara, tokoh masyarakat Kanaan yang juga pelaksana proyek perkampungan Kanaan pada 1977 silam, Musah menyebut persoalan tanah ini terjadi karena Badak LNG menggeser patok tanah yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat, berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Kutai saat itu. “Kami minta izin pada bupati saat itu, diberi izin kami di sini (Kanaan, Red.). Tapi kenapa Badak LNG malah geser pagarnya sampai sekitar 50 meter?” ucap Musah.

Dirinya memang membuka diri untuk mediasi dengan pihak Badak LNG demi mencari solusi. Namun, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur hukum agar hak-haknya sebagai masyarakat dikembalikan jika tak kunjung ditemukan titik temunya. “Kami punya surat dari Bupati, dasar kami kuat,” tambahnya.