Ini Sikap Daerah Menyikapi Penghentian Sekolah Gratis SMA

131
ilustrasi

Rencana penghentian sekolah gratis untuk SMA dan SMK mendapat respons beragam di daerah. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan, peralihan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada provinsi merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Amanat UU itulah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. ”Kami inginnya bisa gratis semua, tapi tidak memungkinkan anggarannya,” tuturnya.

Atas kewenangan baru mengelola SMA/SMK, Pemprov Jatim menerapkan standar sumbangan pendanaan pendidikan (SPP) baru yang berlaku untuk SMA/SMK. Besaran SPP sudah ditentukan. SPP tertinggi berlaku di Kota Surabaya. SPP terendah berlaku di Kabupaten Sampang.

Baca: Provinsi Kedodoran, Selamat Tinggal SMA Gratis

Dengan diterapkannya lagi SPP di tingkat SMA sederajat, Dewan Pendidikan Kota Pasuruan khawatir angka putus sekolah di wilayahnya kembali naik. ”Kami mendesak ada langkah tegas pemkot untuk mengupayakan SPP gratis tingkat SMA,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Kota Pasuruan Samsul Islam saat ditemui Radar Bromo (Jawa Pos Group) di kantornya kemarin.

Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur, mengambil langkah tegas untuk tetap menggratiskan SMA/SMK di wilayahnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Mistin menegaskan kepada Malang Post (Jawa Pos Group), Pemkot Batu tetap memberikan bantuan kepada tiap-tiap sekolah melalui bosda. ”Setiap siswa SMA di Batu mendapatkan bosda Rp 120 ribu dan SMK Rp 220 ribu,” tutur dia. Angka itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan patokan SPP yang ditetapkan Pemprov Jatim. Yaitu, SPP SMA Rp 110 ribu dan SPP SMK nonteknik Rp 145 ribu.

Mistin memastikan, pengalokasian bosda untuk siswa SMA/SMK itu tidak menyalahi aturan. ”Saya sudah melakukan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya kemarin. Hasilnya, pemerintah daerah diperbolehkan untuk memberikan subsidi atau bantuan operasional.