Mau Ke Nunukan, Warga Krayan Harus ke Malaysia

96
TAK ADA PENERBANGAN: Pesawat milik Kalstar saat akan lepas landas di Bandara Nunukan. Sedangkan, angkutan pesawat untuk untuk rute Krayan awal tahun ini terhenti pasca maskapai Air Born telah menyelesaikan kontrak penerbangannya 2016 lalu. (RIKO ADITYA/RADAR TARAKAN)

Tokoh Adat Bersurat ke Pemerintah Pusat, Minta Garuda Bisa Layani Krayan

NUNUKAN – Setelah kontrak Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang selesai di 2016 lalu, akhirnya masyarakat Krayan tidak dapat lagi terlayani dengan angkutan udara sebagai satu-satunya akses menuju atau ke Krayan. Akibatnya, warga Krayan jika ingin ke ibukota Kabupaten Nunukan harus melalui Malaysia terlebih dahulu.

Persoalan inipun membuat tokoh adat Krayan melayangkan surat ke pemerintah pusat perihal persoalan tersebut yang tiap tahun mendera Krayan.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan, Drs. Tommy Harun mengatakan, saat ini tokoh adat di Krayan telah bersurat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, serta ke salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Garuda Indonesia (Persero).

“Tokoh adat meminta kepada PT Garuda Indonesia bisa membantu pesawat untuk daerah terpencil seperti di Krayan ini,” kata Tommy Harun kepada Radar Nunukan, Senin (9/1).

Menurutnya, bantuan dari BUMN sangat dibutuhkan di daerah perbatasan, karena salama ini penerbangan untuk di daerah perbatasan hanya dilakukan perusahaan swasta. Sehingga, terkadang mengalami kendala, terbukti Air Born yang beroperasi beberapa kali mengalami gangguan selama 2016.

Surat dari tokoh adat tersebut telah ditembuskan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terkait persoalan yang ada di Kecamatan Krayan saat ini. Namun surat tersebut belum mendapat respon.

“Pemkab dan Pemprov dalam hal ini bisa membantu dan mendukung atas solusi yang ditawarkan dari tokoh adat tersebut, karena hanya satu solusi untuk saat ini penerbangan di Krayan harus dikelola perusahaan plat merah,” tuturnya.

Sementara, anggota DPRD Nunukan asal Krayan, Aprem mengungkapkan, untuk angkutan SOA penumpang di 2017 telah dianggarkan di APBD 2017 sebesar Rp 7 miliar. Namun proses lelang penerbangan belum dilakukan. “Saya tahu anggaran SOA 2017 Rp 7 Miliar, tapi prosesnya memakan waktu lama, biasa mencapai sebulan lebih,” kata Aprem kepada media ini.

1
2
BAGIKAN