Tim Saber Geledah SMPN 6 Mataram

236
PERIKSA: Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim (berdiri) menunggu tim penyidik Saber Pungli NTB saat melakukan pemeriksaan dugaan pungli di SMPN 6 Mataram, kemarin (9/1). (Sirtu/Lombok Post)

Diduga Lakukan Pungli ke Siswa

MATARAM-Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) NTB terus melakukan penyisiran terhadap praktik pungutan liar. Kali ini, SMPN 6 Mataram mendapat giliran diperiksa karena diduga melakukan pungli terhadap siswa.

Sejak pagi, sekitar pukul 09.00 Wita beberapa orang petugas gabungan dari Polda NTB dan Inspektorat NTB mendatangi sekolah. Mereka melakukan pemeriksaan dan mengkonfirmasi sejumlah temuan di ruang kepala sekolah.

Tapi saat pemeriksaan, kepala sekolah sedang tidak ada di tempat karena masih berada di Bima. Tim Saber Pungli akhirnya ditemui Wakil Kepala SMPN 6 Mataram Azizudin. Pemeriksaan selama berjam-jam ini tidak membuat aktivitas belajar mengajar terganggu, para siswa belajar seperti biasa. Tim kemudian memeriksa laboratorium komputer sekolah, karena dana pungutan liar kabarnya digunakan untuk melengkapi fasilitas di laboratorium tersebut.

Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim menjelaskan, tim melakukan pemeriksaan atau konfirmasi ke sekolah sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang menduga ada praktik pungutan liar di SMPN 6 Mataram. Di mana masing-masing siswa dimintai uang sumbangan sebesar Rp 300 ribu.

Setelah dilakukan konfirmasi, tim mendapat keterangan dari sekolah bahwa dana tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pihak sekolah dan wali siswa. Agar orang tua memberikan dana sumbangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Salah satu sarana prasarananya adalah komputer, kemudian dana untuk memasang jaringan internet dan sebagainya. Total dana yang dipungut dari orang tua sekitar Rp 200 juta. ”Lebih jelasnya nanti, ini masih tahap permintaan keterangan,” ujar mantan Kasat Pol PP NTB ini.

Menurutnya, jika pungutan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang jelas maka tidak boleh. Kalau ada payung hukum tentu tidak akan dilarang. Tetapi jika tidak ada dasar hukum yang jelas, maka tim saber akan bisa menilai apakah masuk pungutan liar atau tidak nanti. ”Sementara ini didalami dulu, apakah ada aturan, apakah ada perdanya atau tidak,” kata Ibnu.

1
2
BAGIKAN