Diklaim Banyak Pelanggaran, Bermuara ke Polisi

95
Guntur/Bontang Post MELAWAN: Hartono (kiri) bersama timnya membeber bukti-bukti dugaan pelanggaran pada Pilkades Tepian Langsat. (Guntur/Bontang Post)

Sengkarut Kenduri Demokrasi di Pelosok Kutim

Pesta demokrasi tingkat desa digelar serentak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), 20 Desember 2016 lalu. Ada yang menerima dan menolak. Dari 77 desa di 17 kecamatan, sebagian ketahuan siapa pemenangnya. Namun, ada juga yang masih dalam proses penyelesaian sengketa.

Salah satu yang menohok adalah Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon. Sebagai informasi, desa tersebut diklaim sebagai salah satu yang tertua. Berdiri sejak zaman Belanda atau sekira 1917 lalu. Saat ini, kawasan itu dipenuhi oleh kebun sawit.

Desa yang berjarak sekitar 25 kilometer dari pusat kecamatan atau 100 kilometer dari ibu kota kabupaten ini memang agak terpencil. Akses ke sana susah. Jika musim hujan, butuh perjuangan dan air mata unti bisa sampai ke sana. Celakanya, jalanan berlumpur itu merupakan satu-satunya akses ke sana. Sinyal seluler pun susah.

Namun, akhir-akhir ini Tepian Langsat menjadi buah bibir. Penyebabnya adalah pemilihan kepala daerah (pilkades). Tak tanggung-tanggung, dari lima calon kepala desa (kades), empat di antaranya menolak pilkades. Mereka adalah Hartono, Riduan, Masdari Kidang, dan Solihin. “Pesta kemenangan” Zaki Hamsah pun tertunda.

Informasi yang beredar, dari tujuh hasil pilkades, hanya enam yang hasilnya ditetapkan pemerintah. Sedangkan Tepian Langsat menunggu masalahnya selesai. Apalagi, sebelumnya Bupati Kutim Ismunandar telah memerintahkan panitia pelaksana tingkat kabupaten, untuk mengumpulkan bukti, serta menelusuri semua laporan yang diterima.

Kini tugas berat dipikul Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang sebelumnya bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD). Mereka dituntut untuk menyelesaikan carut-marut pilkades. Perkara ada atau tidaknya pelanggaran, tentunya tergantung dari hasil penyelidikan.

Hartono, mewakili calon kades lainnya memilih blak-blakan kepada Bontang Post (Radar Kutim). Ditemani keluarga dan rekan-rekannya, dia pun membeber bukti dan data dugaan kecurangan. Semuanya dia susun rapi. Mulai dari DPT berbagai versi, surat keberatan dari ketua RT, hingga tuntutan pilkades ulang yang mendapat disposisi Bupati Kutim.

1
2
3
4
BAGIKAN

Komentar