Kontraktor Tak Perlu Khawatir, Proyek Lambat Cair, SPT Tak Bermasalah 

494
JELASKAN KEKHAWATIRAN KONTRAKTOR: Account Representatif Andre, Kasi Penagihan Mahmud, Kasi Waskon IV Akhmad Mukhatob, serta Account Representatif Abadi menjelaskan keterlambatan pembayaran pajak kegiatan proyek APBD tahun 2016.(MEGA ASRI/BONTANG POST)

 

BONTANG – Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Bontang, mengimbau agar kontraktor tak khawatir, terkait pajak pembayaran proyek yang lambat. Kalaupun kontraktor masih ragu, bisa datang ke kantor pajak untuk konsultasi.

Hal ini diungkapkan Account Representatif KPP Pratama Bontang, Abadi dan Andre. Abadi menyatakan bahwa peristiwa lambatnya pembayaran kegiatan kepada rekanan dalam hal ini pemerintah kepada kontraktor bukan kali pertama melainkan sudah terulang dari tahun sebelumnya.

“Permasalahan ini memang dialami oleh berbagai daerah, makanya kami pun harus mengetahui asal usul keterlambatan pembayaran ini,” jelas Abadi yang juga didampingi Kasi Penagihan Mahmud serta Kasi Waskon IV, Akhmad Mukhatob di KPP Pratama Bontang, Kamis (5/1) kemarin.

Memang sebenarnya, kegiatan yang dilaksanakan di tahun tersebut harus dibayar pajaknya di tahun yang sama. Tetapi, karena dananya terkendala dari pusat, kemungkinan ada yang tertunda pembayaran pajaknya.

Andre menambahkan, untuk Pemkot Bontang, beberapa kegiatan ada yang sudah tuntas pajaknya ada juga yang belum sebanyak 500 Surat Perintah Membayar (SPM). Jumlah 500 SPM ini yang terlapor dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bontang. Hanya saja, tidak diketahui berapa nominalnya.

“Ini pun baru estimasi, karena bisa saja ada perubahan SPM sebab harus rekap ulang. Kami dijanjikan sebelum April sudah dibayar oleh pemerintah,” ungkapnya.

Mengenai keterlambatan pembayaran, pihak perpajakan mengetahui, sebab diawal Kementerian Keuangan yakni Sri Mulyani menjabat sudah diumumkan bahwa transfer dana ke daerah akan ada penundaan. Hal tersebut demi menutupi defisit anggaran di APBN. Sehingga, pihak perpajakan di daerah hanya bisa menunggu hingga dana transfer dari pusat sudah kembali normal ke daerah.

“Kami menunggu arahan berikutnya,” ujarnya.

1
2
BAGIKAN