Pemkot Berharap Pencairan DBH, Janjikan Pembayaran April 2017

75
Ilustrasi

April merupakan bulan tercepat untuk rencana pembayaran kegiatan kepada pihak ketiga atau kontraktor. Pasalnya, Pemkot Bontang menunggu pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (migas) di triwulan pertama tahun 2017 yakni sekira bulan Maret.

Sekretaris daerah (Sekda) Bontang, Syirajudin mengaku, akan melaporkan hasil pertemuan dengan kontraktor ke Wali Kota Bontang untuk mengagendakan pertemuan selanjutnya.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Syirajudin sebagai pimpinan rapat. “Hitungan kami, paling cepat pembayaran bisa dilakukan bulan April,” jelas Syirajudin di Auditorium Wali Kota lama saat mengumpulkan ratusan kontraktor, Kamis (29/12) kemarin. Syirajudin didampingi Plt DPPKA Bontang Amiludin, Kadis PU Tavip Nugroho, Inspektorat Bontang Bambang serta Kabid Keuangan DPPKA Bontang, Sobirin.

Dijelaskan dia, penyelesaian pembayaran untuk kegiatan di setiap SKPD memang terancam terlambat. Mengingat kondisi keuangan pemerintah pusat yang sedang kurang bagus sehingga berdampak pada provinsi, serta kabupaten kota.

Khususnya, bagi provinsi yang sumber dananya mengandalkan DBH migas. Bayangkan, dari APBD 2016 yang diketuk sebesar Rp 1,9 triliun, turun menjadi Rp 1,3 triliun di APBD Perubahan 2016. Ternyata, target tersebut, berubah kembali di akhir tahun 2016 tepatnya Desember minggu ke-3.

“Hasil konsultasi Kabid Keuangan DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Red.) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ternyata pemerintah pusat tidak bisa memenuhi janjinya alias tidak mentransfer DBH triwulan ke-4 sebesar Rp 120 miliar yang memang itu jatah Pemkot Bontang,” bebernya.

Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagian di triwulan ke-3 dan 100 persen di triwulan ke-4 juga belum disalurkan sebesar Rp 31 miliar. Sehingga total kurang salur dari pusat mencapai Rp 151 miliar yang berdampak pada pembayaran pihak ketiga dalam hal ini kontraktor.

Komentar