Pembayaran Proyek Ditunda, Kontraktor: Hancur Kami Pak!

232
Foto Fahmi Fajri Bontang Post

BONTANG – Penundaan pembayaran proyek oleh Pemkot Bontang di tahun ini membuat ratusan kontraktor berang. Bahkan mengancam melakukan gerakan jika pembayaran tak diselesaikan hingga pertengahan Januari 2017.

Hal ini disampaikan sejumlah kontraktor saat menerima penjelasan terkait penundaan pembayaran di Auditorium eks Kantor  Wali Kota, Kamis (29/12) kemarin. “Wah, hancur kami Pak! Diburu tukang. Enggak dapat apa-apa, malah rugi!,” celetuk salah seorang kontraktor, saat Sekkot M Syrajuddin menyampaikan kemungkinan pembayaran dilakukan April 2017.

Saat diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, kontraktor memanfaatkan untuk melayangkan protes. Kontraktor tak menerima apabila pembayaran terlambat hingga April karena beberapa pertimbangan. Salah satunya soal bunga bank yang harus ditanggung. “Kalau kami telat bayar, nama kami cacat Pak. Bisa-bisa kami tak diberikan pinjaman lagi saat mengajukan pinjaman pakai SPK (Surat Perintah Kerja) tahun depan,” keluh Frans Micha, salah seorang kontraktor.

Bukan hanya tak dipercaya, dia mengatakan kontraktor yang menggunakan dana pinjaman di bank bakal di-blacklist jika telat membayar. “Kami pinjam di BRI, tapi datanya sampai ke Bank Indonesia. Bisa-bisa tak ada bank yang mau beri pinjaman. Hancur kami gara-gara ini,” tegasnya.

Sebab itu dia meminta agar pembayaran dilakukan paling lambat pertengahan bulan depan. Jika tidak, dia bersama kontraktor yang lainnya akan mengadakan pertemuan dan akan membuat sebuah gerakan. “Jika pertengahan Januari 2017 belum dibayar. Kami akan kumpul dan membicarakan ini, entah nanti kami bikin gerakan apa,” tegasnya.

Ada juga kontraktor yang menyinggung bahwa persoalan ini timbul karena kesalahan pemerintah. Seharusnya ada sanksi bagi pemerintah sebagai pemberi kerja. Ungkapnya, penundaan pembayaran tentu akan membuat dirinya merugi. Sebab dia harus terus membayar bunga bank setiap bulan. “Kalau rekanan yang terlambat menyelesaikan kena denda. Nah, sekarang persoalan ini timbul karena pemerintah, harusnya didenda juga,” ujarnya.