Bupati: Tidak Ada Pilkades Ulang di Desa Tepian Langsat

198
Bupati Kutai Timur Ismunandar .(Dok radar Kutim)

SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar menyatakan tidak akan melakukan pemilihan kepala desa (pilkades) ulang. Sebab berbagai persoalan laporan hasil Pilkades di Desa Tepian Langsat diduga bukan merupakan kecurangan. Tetapi, diduga hanya karena kelalaian panitia desa.

“Itukan diikuti dari proses awal sampai akhir. Jadi tidak ada (Pilkades, red) ulang. Kalau itu kesepakatan calon, masa tidak diterima. Jadi, semuanya siap kalah dan menang. Kecuali itu ulah si calon,” kata Ismu, Selasa (27/12) usai mengikuti pembukaan Musda KNPI di Serbaguna Kutim.

Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kutai Timur (Kutim), Muhammad Erlyan Noor mengaku pihaknya masih melakukan pertemuan dengan Panitia Pemilu Kepala Desa (Pilkades) tingkat kabupaten. Tujuannya untuk membahas dan mengkaji semua permasalahan Pilkades serentak  20 Desember 2016 pekan lalu.

“Ini proses pembahasan dengan panitia. Semua keberatan kita pelajari. Kita kaji permasalahannya bagai mana keberatannya, aspeknya bagaimana,” ujar Erlyan.

Setelah dipelajari, kata dia, pihaknya juga memberikan jawaban sesuai dengan peraturan terkait penyelenggaraan Pilkades. Sehingga dapat memberikan hak jawab pelapor terkait permasalahan yang diadukan kepada panitia kabupaten. Sebab, semua calon berhak mengadukan keberatan tersebut.

“Semua orang berhak keberatan. Terutama calon-calon yang bertarung. Jadi apa yang diadukan, kita jawab semua. Keberatannya kita jawab sesuai ketentuan yang diatur UU dan Perbub tentang desa. Ada prosedur yang akan kita tempuh,” katanya.

Setelah dikaji, pihaknya juga akan melaporkan permasalahan tersebut kepada Bupati. Karena, semua keputusan dari laporan tersebut berada di tangan Bupati Kutim. Tentunya, setelah dilakukan penelitian, pengkajian, dan pertimbangan yang matang terkait tingkat kasus yang dipermasalahkan.

“Semua kita akan laporkan ke Bupati. Karena (Bupati, red) mengambil keputusan. Bupati bisa menetapkan, membatalkan, atau menunda,” katanya.

1
2
BAGIKAN

Komentar