Hebat!! Pajak Bontang Terbesar Setelah Tarakan

84
Dok. Bontang Post

Capai Rp 3,11 Triliun, Terbesar dari PPH dan PBB

BONTANG – Menjelang akhir tahun, perolehan pajak di Bontang mengalami kenaikan dibanding 2015. Bahkan, perolehan pajak tahun ini merupakan yang terbesar nomor dua setelah Tarakan di lingkup Kaltimra.

Kepada Bontang Post, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang, Herijanto W Utomo menyebut secara presentase, di Kaltimra Bontang berada di capaian 78 persen. “Tarakan masih nomor satu, kita di bawahnya. Kalau se Indonesia masih jauh, urutan ke 76-77 lah,” ujarnya saat diwawancara Bontang Post beberapa waktu lalu.

Hingga data terakhir pada 20 Desember, tercatat pendapatan pajak Bontang mencapai Rp 3,11 triliun. Sedangkan pada 2015 lalu, hingga akhir tahun hanya berhasil mencatat Rp 3,06 triliun. Hingga penghujung 2016, diperkirakan jumlah ini akan semakin bertambah.

Capaian ini, beber Heri berasal dari beberapa faktor. Perolehan terbesar didapatkan dari pajak penghasilan (PPH) serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Selain itu, komoditas batu bara yang beberapa bulan ini mulai merangkak naik juga mempengaruhi besarnya pendapatan pajak di Kota Taman. “Keuntungan perusahaan besar tidak dipotong di Bontang, di potong di Jakarta. Tapi dari penggajian dan rekanan perusahaan itu dipotong di sini,” katanya.

Minimnya sektor jasa yang menyumbang pendapatan pajak di Kota Taman diamini oleh Heri. Menurutnya, kekuatan ekonomi Bontang bertumpu pada sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3). Sedangkan sektor jasa di Bontang hanya berfungsi mendukung sektor P3 tersebut. Karena komoditas tambang sedang sedikit lesu, pendapatan pajak di Bontang pun turut berpengaruh. “Alhamdulillah meskipun sedang lesu, pendapatan kita masih bisa tinggi dibanding tahun lalu,” tambah Heri.

Meski mencatatkan diri sebagai daerah yang pendapatan pajaknya terbesar kedua di Kaltimra, namun secara target masih jauh dari harapan. Kata Heri, Kementerian Keuangan RI menargetkan KPP Bontang mencatatkan pendapatan sebesar Rp 3,995 triliun. “Memang masih jauh dari yang ditetapkan pusat,” jelasnya.

1
2
BAGIKAN

Komentar