Pemerintah Andalkan Proyek Multiyears

52
Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang( Dirhanuddin/Radar Kutim)

 

SANGATTA – Tidak bisa dimungkiri, pemangkasan dana bagi hasil (DBH) Kutai Timur (Kutim) oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,6 triliun di APBD 2016, masih akan dirasakan dampaknya pada APBD 2017. Sebabnya, karena Pemerintah Kutim masih harus dibebankan dengan pembayaran utang proyek sebesar Rp 600 miliar.

Sehingga alternatif paling baik yang dapat dilakukan pemerintah tahun depan yakni, mengupayakan membangun berbagai proyek infrastruktur dengan skema pembangunan dan pembiayaan multiyears (tahun jamak).

“Pemerintah memang punya rencana untuk membangun berbagai proyek infrastruktur berskala besar pada mulai tahun depan, namun tak punya anggaran. Karena itu pembangunan dilakukan dengan pembiayaan tahun jamak,” kata Wakil Bupati (Wabup) Kutim Kasmidi Bulang beberapa hari lalu.

Ia mengaku, sebagai persiapan pembangunan proyek tahun jamak, pemerintah telah menyiapkan anggaran pendahuluan hanya sekedar untuk biaya proses lelang, atau pembayaran awal. Total ada sekitar Rp 25 miliar yang disiapkan pemerintah di APBD 2017 untuk proyek multiyears tersebut.

“Yang yang kami siapkan itu, kemungkinan hanya untuk biaya lelang, atau pembayaran awal saja dulu. Selanjutnya untuk proyek mana saja yang akan dimasukan dalam skema proyek multiyearsnya, itu belum ada kami bahas lagi,” jelasnya.

Dirinya merasa, proyek tahun jamak sangat diperlukan untuk menunjang upaya percepatan dan pemerataan pembangunan yang dicanangkan dirinya dan Bupati Ismunandar. Pertimbangan terbesar lainnya, karena pembayarannya bisa diangsur hingga batas akhir tahun kepemimpinan Bupati.

“Jadi misalnya tahun ini hanya beberapa persen dibayar, tahun berikutnya berapa persen hingga lunas.  Artinya tidak sekaligus dibayar, tapi pekerjaan jalan terus hingga selesai. Untuk merealisasikan itu, kami harus mencari kontraktor yang memang sudah siap dari segi modal,” tuturnya.

1
2
BAGIKAN

Komentar