Percepat Revisi UU Antiterorisme

84
Ilustrasi. Densus 88 Antiteror.

Pemerintah Redam Pengaruh Bahrun Naim di Indonesia

JAKARTA – Pemerintah terus merapatkan barisan untuk menghadapi potensi ancaman terorisme, khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2017. Kemenko Polhukam kemarin (23/12) mengadakan rapat koordinasi terbatas bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait soal perkembangan terbaru ancaman terorisme.

Sejumlah pihak yang diundang dalam rapat tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius, Jaksa Agung M. Prasetyo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol Budi Gunawan.

”Seperti kita ketahui, dalam rangka memperingati Natal dan tahun baru, aparat keamanan diminta membuat perencanaan komprehensif dan terperinci untuk membangun suasana yang aman dan terkawal dengan baik,” kata Menko Polhukam Wiranto setelah memimpin rapat koordinasi terbatas tersebut di kantornya kemarin.

Wiranto menjelaskan, rapat tersebut merupakan lanjutan rangkaian rapat koordinasi sebelumnya di kantornya, termasuk yang dibahas di Istana Negara. Mantan ketua umum Partai Hanura itu juga menyatakan, aksi terorisme harus menjadi masalah bersama. Artinya, bukan hanya masalah aparat keamanan seperti TNI dan kepolisian, melainkan juga seluruh kementerian. ”Masalah teroris ini harus dihadapi secara semesta. Semua pihak harus dilibatkan karena terorisme bukan hanya ada di lingkup nasional, tapi juga sudah internasional,” ujarnya.

Karena hal itu juga, lanjut dia, Indonesia ingin muncul di pentas dunia sebagai negara yang turut serta memerangi terorisme. ”Sejak Agustus lalu Indonesia menggelar pertemuan di Bali dengan mengundang 36 negara. Dalam KTT ASEAN Plus di Myanmar, kita juga membahas kerja sama Indonesia dengan negara lain, terutama di ASEAN, untuk mengatasi terorisme,” papar dia.

1
2
3
4
BAGIKAN

Komentar