12 Warga China Dicokok dari Proyek PLTU

211
TAK SESUAI IZIN MASUK: Kenedi (tengah berkacamata) memberi keterangan pers di Samarinda tadi malam, usai mengamankan 12 TKA dari lokasi proyek PLTU di Muara Jawa, Kukar.(saiful anwar/kp)

SAMARINDA – Terbukti sudah ada tenaga kerja asing (TKA) ilegal di proyek PLTU Muara Jawa, Kutai Kartanegara (Kukar). Kemarin (22/12), Kantor Perwakilan (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kaltim, mengamankan 12 TKA asal Tiongkok. Mereka dibawa langsung dari Kecamatan Muara Jawa.

Kepala Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi, dan Sarana Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Perwakilan Kemenkumham Kaltim, Kenedi, mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan awal, 12 TKA ini diamankan karena menggunakan izin tinggal kunjungan. “Harusnya untuk berwisata saja, bukan bekerja,” katanya.

TKA yang diamankan, yakni Xu Guiyi (40), Bao Mingcheng (22), Gao Jinzhong (37), Pan Shumu (43), Xu Zhengyong (45), dan Yu Haiming (42). Ada juga Yi Zhenggang, Wang Chao, Yuan Changhai, Zou Yaoping, Zhang Xiaosi (45), serta Liu Song (29).

Kenedi mengatakan, TKA tersebut berasal dari PT Indo Fudong Konstruksi dan PT Xinhuo. Dua perusahaan itu merupakan subkontraktor PT Sepco III, pelaksana proyek pembangunan PLTU di Kelurahan Teluk Dalam, Muara Jawa. Kenedi menjelaskan, dari 10 orang TKA dari PT Indo Fudong Konstruksi, hanya enam orang yang dapat menunjukkan dokumen perjalanan. Sedangkan, empat lainnya beralasan paspor mereka berada di tangan pengurusnya di Jakarta, untuk perpanjangan izin tinggal.

Menurut data Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda, ujarnya, terdapat 65 TKA yang bekerja di proyek tersebut. Namun, sebagian memang mengantongi izin tinggal terbatas dan dokumen lain untuk bekerja di Indonesia.

“Selanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Penerjemah bahasa Mandarin akan kami siapkan untuk membantu proses itu,” ujarnya. Dijelaskan Kenedi, pihaknya merasa terbantu karena pengungkapan ini berawal dari media. Dia berharap, berbagai pihak juga ikut terlibat aktif melakukan pengawasan dengan cara melaporkan kepada keimigrasian. Dia melanjutkan, bila dari hasil pemeriksaan TKA ini ditemukan pelanggaran, maka para pekerja asing ini dideportasi kembali ke negaranya.

BUKAN KASUS BARU

Temuan TKA ilegal di Kukar bukan hal baru. Pada1 April 2016, anggota Intelijen Polsek Muara Jawa berhasil mengendus aktivitas TKA yang disinyalir tak memiliki dokumen resmi. Saat itu, informasi yang ditindaklanjuti mantan Kapolsek Muara Jawa AKP Justian dengan membentuk tim khusus. Alhasil, tujuh warga negara asing yang sedang bekerja tanpa kelengkapan izin di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa.

Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Yuliansyah mengatakan jika pasal yang dipersangkakan kepada pihak perusahaan yang bertanggung jawab, yaitu Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45 juncto Pasal 185 dan Pasal 186 Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Kata dia, ketika itu tujuh TKA tersebut sebenarnya memiliki surat Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Namun, IMTA hanya tertera boleh bekerja di Pulau Jawa. Sedangkan Kabupaten Kukar tidak disebutkan di dalam IMTA tersebut.

“Jadi dalam prosesnya, kita berkoordinasi dengan Disnakertrans provinsi dan Imigrasi, untuk memulangkan mereka saat itu,” ujar Yuliansyah.

Tujuh warga negara Tiongkok yang diamankan saat itu adalah, Bangben (26), Chan Jianyou (37), Xuzhen (23), Gau Xupo (37), Wang Yongping (35), Wang Xiang Quan (35), dan Xujianxin (34). Tujuh TKA ini diketahui dipekerjakan oleh sebuah perusahaan subkontraktor di bawah PT Geo Tekindo dan PT Jembatan Emas Engineering. Kedua perusahaan tersebut merupakan subkontraktor PT Sepco yang sedang mengerjakan proyek pembangkit listrik di Kecamatan Muara Jawa.

Tujuh TKA asal Tiongkok itu pun lalu dideportasi, melalui kewenangan Kantor Imigrasi Samarinda. Terkait kepemilikan surat lainnya seperti paspor, tujuh TKA tersebut disebut memilikinya. Rata-rata dari TKA tersebut sebenarnya juga pernah bekerja di Indonesia. Tujuh TKA tersebut, diamankan saat kedapatan bekerja di lingkungan proyek pembuatan pembangkit tersebut.

“Kalau enggak punya IMTA lalu bekerja di Kukar mungkin bisa diproses. Jadi, untuk kasus yang kemarin itu hanya dikenakan sanksi administrasi saja. Jadi bukan pidana. Itu masuk Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Imigrasi,” tambahnya lagi.

IKUT GERAM

Maraknya TKA ilegal membuat Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang berang. Tak ingin terus berlanjut, Jaang menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda memeriksa TKA ke seluruh perusahaan di Kota Tepian. Instruksi tersebut juga berlaku wajib bagi camat dan lurah.

“Ini masalah NKRI. Memang kita tidak berjuang merebut kemerdekaan. Tapi sekarang tanggung jawab kita menjaga NKRI. Jangan sampai seperti Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) baru ketahuan setelah sudah banyak. Begitu juga TKA ilegal. Dibiarkan 5 sampai 10 tahun ke depan hancur bangsa ini,” ujar Jaang, kemarin (22/12).

1
2
3
BAGIKAN