Soal NPK Cluster, “Mundur 500 Meter, Rumah Sakit Dirobohkan”

159
BUNTU: Pertemuan antara FMS, Pupuk Kaltim, dan Instansi terkait yang diwakili DPD RI belum menghasilkan kesepakatan apapun atau masih buntu, Kamis (23/12). (Zulfikar/Bontang Post)

FMS Tetap Minta Geser atau Ganti Untung

BONTANG – Polemik antara Forum Masyarakat Sejahtera (FMS) dengan Pupuk Kaltim terkait rencana pembangunan pabrik NPK Cluster belum menemui titik terang.

FMS  keukeuh meminta pembangunan pabrik NPK Cluster bergeser 500 meter atau memberikan FMS ganti untung. Sementara Pupuk Kaltim memaparkan bahwa jarak tidak dapat bergeser lagi dan pihaknya sudah melakukan identifikasi risiko yang ditimbulkan.

Kalau pun harus mundur, tiga fasilitas publik harus dirobohkan. Yakni, rumah sakit, masjid, dan water treatment plant (WTP). “Keberadaan WTP itu untuk membantu masyarakat di Loktuan, Guntung, Sidrap,” ungkap Direktur Teknik dan Pengembangan PT PKT Bontang Satriyo Nugroho yang disampaikan dalam Rapat Konsultatif yang difasilitasi Pemkot Bontang di Auditorium Wali Kota lama Jalan Awang Long.

Rapat dipimpin Ketua DPD Republik Indonesia Faroek Muhammad beserta beberapa anggotanya. Selain itu hadir Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni juga perwakilan dari Kementrian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Faroek Muhammad sebagai pimpinan rapat mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat yang diterimanya dari FMS Bontang. Pihaknya memang bertugas menampung dan menindaklanjuti dengan menggelar rapat konsultatif di daerah.

“Kami bertugas memfasilitasi supaya permasalahan yang ada menjadi selesai dan ada kesepakatan, kalau bisa dicapai maka Alhamdulillah,” jelasnya saat membuka Rapat Konsultatif, Kamis (22/12) kemarin.

Dikatakan dia, polemik yang terjadi antara FMS dengan Pupuk Kaltim sudah difasilitasi beberapa kali dan masih belum tuntas. Oleh karenanya dia berharap agar ini menjadi pertemuan yang terakhir dan ada titik temu. “Semua harus bisa saling memahami, saling menerima, dan saling memberi,” harapnya.

Ketua FMS, H Jupri menyatakan, selama pertemuan beberapa kali pihaknya tak pernah menolak pembangunan pabrik. Hanya saja FMS meminta jarak aman pabrik. Menurutnya, dalam Undang-undang Kementerian Perindustrian disebutkan bahwa jarak pabrik dengan permukiman sekira 2 kilometer.  Tetapi pihaknya meminta hanya 500 meter dari pinggir luar ke pinggir pabrik. “Mudah-mudahan ini bisa diterima PKT dan Pemkot Bontang, kalau tidak ada solusi bagaimana masyarakat akan merasa aman,” ungkap Jupri.